Jakarta, Perpek Media – Setahun pasca tragedi kecelakaan maut di Plumpang yang merenggut lima nyawa (5/9/2024), Aliansi Jakarta Utara menilai Pemerintah Provinsi DKI Jakarta belum menunjukkan upaya pencegahan konkret. Koordinator Aliansi Jakarta Utara, Anung Mhd, menyampaikan hal ini kepada media pada Minggu (7/9/2025).
Anung Mhd, yang juga Ketua Umum Komite Masyarakat Pengawas Kota Pelabuhan (KOMPASKOPEL), menyatakan bahwa pemerintah, DPR, dan Presiden perlu serius menegur Gubernur DKI beserta jajarannya, serta badan usaha pelabuhan, termasuk Pelindo.
Ia menyoroti kemacetan parah yang terjadi pada April 2025 dan menyayangkan janji Gubernur Pramono Anung untuk memberikan sanksi tegas kepada Pelindo belum terealisasi.
“Jangan kebanyakan drama. Jangan salahkan masyarakat jika tidak percaya dengan kinerja kalian. Kalau tidak bisa kerja, mundur saja,” tegas Anung, mengungkapkan kekecewaannya terhadap kinerja pemerintah DKI dalam menata lalu lintas di Jakarta Utara.
Aliansi Jakarta Utara menyoroti masih banyaknya pool truk kontainer yang berada di permukiman warga, padahal Pemerintah Kota Jakarta Utara telah menargetkan untuk membersihkan area tersebut.
Mereka mengusulkan agar terminal khusus truk kargo yang terintegrasi dengan pelabuhan dan regulator segera direalisasikan.
“Bila pemerintah masih beralasan terkendala lahan parkir truk, sampai kapan warga menjadi korban sia-sia?” tanya Anung.
Aliansi Jakarta Utara menekankan pentingnya realisasi terminal terpadu untuk memantau operasional truk dan mengurangi dampak negatif terhadap masyarakat. (*/Mai)
