Jakarta, Perpek Media — Di tengah upaya nasional menangani bencana hidrometeorologi besar yang melanda Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat, ruang publik sempat diwarnai polemik mengenai konsistensi aktivisme seorang konten kreator yang kerap mengkritik berbagai kebijakan melalui media sosial.
Pengamat kebijakan publik Martin Aprildo menilai perdebatan tersebut berpotensi mengaburkan fokus utama bangsa saat ini: menyelamatkan warga terdampak dan menjaga persatuan sosial.
Martin menyoroti keras fenomena standar ganda yang muncul dari sejumlah figur publik yang vokal dalam isu lingkungan namun diduga terlibat dalam aktivitas bisnis yang bertolak belakang. Ia menilai kritik sebagian aktivis menjadi tidak kredibel ketika bertentangan dengan aktivitas profesionalnya.
“Lucu nih orang ngomong soal deforestasi, krisis lingkungan, dan kerusakan alam seolah jadi yang paling peduli. Teriak keras soal kerusakan akibat industri sawit, tapi ternyata justru berbisnis di sektor itu. Nah, ini jadi standar ganda,” katanya melalui akun resmi media sosialnya.
Ia kemudian menekankan bahwa persoalannya bukan pada sikap pro atau kontra industri tertentu, melainkan pada integritas moral. “Ini bukan soal pro atau kontra sawit, ini soal konsistensi. Kalau masih cari makan dari sektor itu, ya enggak usah juga terlalu keras di kamera,” ujarnya.
Di tengah sorotan tersebut, nama Virdian Aurellio mantan Ketua BEM Universitas Padjadjaran (Unpad) tahun 2022 menjadi pusat perdebatan. Dikenal sebagai figur muda yang vokal mengkritik pemerintah dan industri ekstraktif, keterlibatannya dalam PT Digdaya Agro Indonesia kini menjadi perhatian publik.
Perusahaan tersebut bergerak di bidang survei dan analisis lahan menggunakan drone, teknologi yang umum dipakai di sektor pertanian dan perkebunan, termasuk pemetaan untuk pembukaan atau pengelolaan lahan sawit.
Keterlibatan Virdian dinilai kontradiktif dengan kritik kerasnya selama ini terhadap industri sawit dan praktik deforestasi. Terlebih, perusahaan tempat ia terlibat disebut menjalin kerja sama dengan entitas perkebunan negara di Sumatera, wilayah yang sedang membutuhkan solidaritas nasional akibat bencana.
Di tengah gaduh isu personal ini, para pengamat mengingatkan agar publik tidak terjebak polarisasi baru. Musibah yang menimpa jutaan warga Sumatera memerlukan fokus penuh, bukan penggerusan energi dari perdebatan yang bersifat individu. (*/Red)
