Bandung, Perpek Media — Balai Pengelola Transportasi Darat (BPTD) Kelas I Jawa Barat, Direktorat Jenderal Perhubungan Darat, Kementerian Perhubungan Republik Indonesia memperkuat langkah pengawasan angkutan barang dengan membentuk Satuan Tugas (Satgas) Pengawasan Percepatan Implementasi ETLE Hub, sekaligus menghadirkan layanan terpadu Call Center ETLE Hub di nomor 08112200114.
Langkah strategis ini tertuang dalam Keputusan Kepala BPTD Kelas I Jawa Barat Nomor KP‑BPTD JABAR 118 Tahun 2026, diambil menyusul masih sering ditemukannya pelanggaran dimensi dan muatan atau Over Dimension Over Loading (ODOL) di ruas jalan raya. Melalui pemanfaatan teknologi Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) serta integrasi data dari Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor (UPPKB) ke dalam sistem ETLE Hub, penegakan hukum diharapkan dapat berjalan lebih akuntabel dan transparan guna mendukung kebijakan nasional menuju Indonesia Zero ODOL Tahun 2027.
Dalam pelaksanaannya, Satgas ETLE Hub BPTD Kelas I Jawa Barat memfokuskan pemantauan hasil deteksi kendaraan angkutan barang, baik umum maupun khusus, pada enam UPPKB yang tersebar di wilayah Jawa Barat, yaitu UPPKB Balonggandu, Losarang, Tomo, Gentong, Cibaragalan, dan Kemang. Satgas bertugas mengelola dan memvalidasi data rekaman elektronik melalui aplikasi JITO, menangani indikasi pelanggaran dimensi maupun batas daya angkut (JBI), hingga menindaklanjuti ketidaksesuaian dokumen kendaraan.
Selain penegakan di lapangan, Satgas juga mengoptimalkan peran Tim Teknis pada bidang sosialisasi dan edukasi dengan menghadirkan Call Center ETLE Hub yang dapat diakses melalui telepon maupun WhatsApp di nomor 08112200114. Mengusung semangat “Satu Kanal, Banyak Solusi”, layanan ini menjadi pusat komunikasi terpadu bagi masyarakat, pengemudi, pemilik kendaraan, maupun operator angkutan untuk mengakses empat layanan utama.
Pertama, Informasi Lalu Lintas, yaitu informasi prosedural seputar mekanisme ETLE Hub dan operasional UPPKB. Kedua, Konfirmasi dan Sanggahan, berupa konsultasi teknis serta validasi awal data terkait indikasi pelanggaran. Ketiga, Pengaduan Masyarakat, untuk pelaporan dugaan pelanggaran ODOL di jalan maupun kendala pelayanan. Keempat, Akses Operator UPPKB, sebagai penghubung koordinasi dengan unit layanan UPPKB terkait.
Untuk menjamin kepastian prosedur, setiap laporan yang masuk melalui Call Center akan diproses melalui enam tahapan sistematis, mulai dari penerimaan, pencatatan, verifikasi awal, disposisi ke unit berwenang, penyampaian umpan balik status penanganan kepada pelapor, hingga evaluasi dan penutupan laporan. Khusus pengguna WhatsApp, pelapor juga langsung mendapatkan pesan respons otomatis berisi panduan konfirmasi, kontak email, dan menu pengaduan.
BPTD Kelas I Jawa Barat menegaskan bahwa layanan Call Center ini beroperasi sesuai prinsip perlindungan data pribadi dan batasan kewenangan. Oleh karena itu, layanan ini tidak berwenang menetapkan pelanggaran ataupun membatalkan sanksi hukum tanpa dasar yang sah.
Melalui sinergi antara Satgas Pengawasan ETLE Hub, petugas UPPKB, para pemangku kepentingan terkait, serta partisipasi aktif masyarakat melalui Call Center 08112200114, BPTD Kelas I Jawa Barat berkomitmen mewujudkan penyelenggaraan transportasi darat yang aman, tertib, dan berkeselamatan. (*/Rosid)
