Jakarta, Perpek Media – 8 Mei 2026 Sektor perunggasan nasional saat ini memegang peranan krusial sebagai penyedia protein hewani utama bagi masyarakat sekaligus penggerak ekonomi di wilayah pedesaan. Di tengah tantangan ketidakpastian harga pasar dan dominasi rantai pasok global, sektor perunggasan nasional bersiap melakukan transformasi besar.
Merespons dinamika tantangan industri nasional dan internasional, sebuah forum strategis lintas sektoral digelar sebagai bagian rangkaian pameran teknologi pertanian dan peternakan terbesar AGRIMAT & AGRILIVESTOCK ASIA 2026. Seminar krusial yang mengusung tema peran serta pemerintah dan asosiasi dalam mensejahterakan peternak melalui hilirisasi ini digelar pada Jumat, 8 Mei 2026, bertempat di Seminar Room 1 (Hall 5), Nusantara International Convention Exhibition (NICE), PIK 2 Jakarta.
Pertemuan ini menjadi sangat vital seiring dengan rencana strategis dan komitmen kuat dari pemerintah. Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara dan Kementerian Pertanian dikabarkan telah mengalokasikan pendanaan masif sebesar Rp20 triliun untuk membangun ekosistem peternakan ayam terintegrasi berskala nasional.
Sebagai langkah nyata untuk melindungi peternak lokal dan menstabilkan biaya produksi, pemerintah juga merencanakan pengalihan wewenang impor bungkil kedelai atau soybean meal (SBM)—komponen utama pakan ternak—dari pihak swasta kembali kepada Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
Acara ini menjadi momentum penting bagi para pemangku kepentingan untuk merumuskan solusi konkret atas isu strategis peternakan rakyat. Hilirisasi dipandang sebagai kunci utama untuk meningkatkan nilai tambah produk, memperkuat posisi tawar peternak, dan menciptakan ekosistem bisnis yang lebih adil dan berkelanjutan.
Keberlangsungan usaha peternak rakyat terus dibayangi oleh ketidakpastian harga pasar yang fluktuatif serta dominasi rantai pasok oleh korporasi besar. Kondisi struktural ini menuntut adanya transformasi nyata melalui kebijakan hilirisasi agar peternak tidak lagi hanya bergantung pada penjualan komoditas telur dan ayam hidup yang berisiko tinggi.
Peran pemerintah sangat diperlukan untuk membangun infrastruktur pascapanen sebagai Cadangan Pangan Pemerintah (CPP) melalui BUMN pangan, seperti rumah potong hewan unggas dan fasilitas penyimpanan dingin yang mampu menyerap hasil ternak secara stabil.
Menurut Alvino (KPUN) selaku penyelenggara seminar, tujuan kegiatan ini antara lain:
1. Merumuskan regulasi yang menjamin keberlanjutan usaha peternakan dari hulu hingga hilir secara terintegrasi.
2. Merumuskan strategi integrasi dari budidaya hingga pengolahan pascapanen yang berpihak pada keberlangsungan usaha peternak rakyat.
3. Menyelaraskan kebijakan kementerian dengan fungsi penyerapan hasil ternak oleh BUMN pangan untuk menjaga stabilitas harga telur dan ayam nasional.
4. Menyambungkan akses pendanaan dan investasi strategis untuk pembangunan Rumah Potong Hewan Unggas (RPHU) serta sarana rantai dingin.
5. Menciptakan ekosistem pasar yang memungkinkan peternak rakyat mendapatkan nilai tambah ekonomi melalui produk olahan telur dan ayam.
6. Menjalin kolaborasi konkret antara asosiasi peternak, praktisi, lembaga keuangan, dan pemerintah demi mewujudkan kedaulatan pangan.
Seminar ini dibagi menjadi dua sesi strategis dengan menghadirkan berbagai narasumber dari kalangan pemerintah, BUMN pangan, dan asosiasi peternak.
Sesi Pagi (09.00–11.30) menghadirkan Sidang Pleno bersama gabungan asosiasi seperti PPN, Berkah Telur Blitar, KPUN, PPUI, dan PERMINDO guna menyampaikan kondisi riil serta aspirasi peternak di lapangan.
Sesi Siang (13.30–16.00) berfokus pada implementasi teknis dengan menghadirkan Menteri Pertanian RI/Kepala Bapanas terkait visi hilirisasi perunggasan nasional, Dirut PT Berdikari (Persero), Dirut PT AGRINAS, pimpinan DANANTARA, hingga perwakilan Kemendagri dan Kemendes PDTT.
Keberhasilan acara ini turut didukung oleh keterlibatan berbagai elemen penting, mulai dari regulator, lembaga investasi, BUMN pangan, asosiasi peternak rakyat, organisasi profesi, akademisi, hingga koperasi perunggasan.
“Melalui sinergi antara Kementerian Pertanian, BUMN Pangan, dan lembaga investasi nasional, ekosistem usaha yang lebih berkeadilan dapat segera diwujudkan bagi seluruh pemangku kepentingan,” tegas Alvino.
Berbeda dengan seminar pada umumnya, forum ini menargetkan tiga output nyata, yakni:
1. Kesepakatan Offtaker Nasional
Komitmen tertulis dari BUMN pangan seperti Bulog dan Berdikari serta Agrinas sebagai penyerap hasil produksi peternak rakyat secara konsisten.
2. Skema Pendanaan Infrastruktur
Rumusan pembiayaan strategis bersama DANANTARA untuk pembangunan RPHU dan cold storage di sentra peternakan rakyat.
3. Roadmap Cadangan Pangan Pemerintah (CPP)
Penyusunan komitmen pemerintah dalam menciptakan cadangan pangan protein nasional untuk kebutuhan bantuan sosial, penanganan bencana, hingga daerah 3T.
Alvino menegaskan bahwa hilirisasi bukan lagi sekadar pilihan, melainkan keharusan.
“Kita perlu membangun infrastruktur pascapanen yang mampu menyerap hasil ternak rakyat secara stabil sehingga peternak tidak lagi hanya bergantung pada penjualan ayam hidup yang berisiko tinggi,” ujarnya.
Ia berharap alokasi dana Rp20 triliun dapat difokuskan untuk memperkuat hilirisasi melalui pembangunan rumah potong unggas, cold storage, serta penyerapan daging ayam dan telur untuk Cadangan Pangan Pemerintah (CPP).
Selain itu, terkait kebijakan impor bungkil kedelai atau soybean meal (SBM), pemerintah diminta melakukan koordinasi erat dengan asosiasi peternak dan pelaku usaha guna memetakan kebutuhan serta menjaga kelancaran pasokan agar tidak menimbulkan gejolak di lapangan.
“Pada prinsipnya kami mendukung kebijakan pemerintah dan siap berkolaborasi serta bersinergi demi mewujudkan ekosistem usaha yang lebih berkeadilan dan meningkatkan kesejahteraan peternak,” tutup Alvino.
(*/Red)
