Jakarta, Perpek Media – Kitchen Asosiasi MBG Indonesia atau yang disingkat KAMI menggelar pertemuan konsolidasi dan silaturahmi di lingkungan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Dapur MIKHA, tepatnya di Jalan H. Minin RT 04/04, Kelurahan Semanan, Kecamatan Kalideres, Jakarta Barat, pada hari Minggu, 21 Juni 2026.
Asosiasi ini didirikan oleh para Kepala Koki atau Head Chef dengan mengacu pada ketentuan teknis yang berlaku. Tujuannya adalah menjamin kualitas terbaik serta memenuhi standar gizi, kebersihan, dan kelayakan makanan yang diolah di setiap dapur penyedia Makan Bergizi Gratis (MBG), sebelum akhirnya disalurkan kepada masyarakat penerima manfaat.
Ketua Umum KAMI, Yudi Zuber yang akrab disapa Chef Jagal, menyatakan bahwa keberadaan organisasi ini bertujuan agar peran dan tugas di lingkungan MBG dapat berjalan lebih terstruktur. Menurutnya, selama ini posisi Head Chef belum mendapatkan tempat yang selayaknya dalam struktur yang ada.
“Padahal MBG itu motornya ditentukan oleh Head Chef, bukan kepala SPPG atau pengawas gizi, maupun pengawas keuangan yang terjadi sekarang ini. Mereka unsur negara, hanya istilahnya tanda tangan saja. Selain sebagai motor, kita juga sebagai eksekutor, itu lah Head Chef,” tegasnya.
Ia menjelaskan bahwa seluruh proses penerapan sistem keamanan pangan seperti HACCP atau yang dikenal juga dengan HPP, perhitungan biaya produksi (COGS), serta ketentuan teknis lainnya sepenuhnya dikerjakan oleh Head Chef. Sementara pejabat pengawas dan pimpinan satuan kerja hanya menerima hasil akhir dari pekerjaan tersebut.
“Tapi kenyataan yang berjalan, kita yang bekerja, tapi kita dihempas oleh ketentuan-ketentuan dari MBG, gak dibedakan atau disamaratakan dengan mereka,” kata Yudi.
Lebih lanjut ia menyoroti status kepegawaian, di mana secara struktur Head Chef hanya dianggap sebagai tenaga sukarela, bukan bagian dari unsur penyelenggara negara yang tercatat secara administrasi resmi.
“Selama ini hanya kepala SPPG dan pengawas gizi yang diperhatikan. Dan kita selalu diempaskan oleh ketentuan tersebut,” ujarnya.
“Salah satu pendongkrak dari program MBG ini adalah Head Chef. Saya dari tahun 2000, berawal dari Steward atau tukang cuci piring sampai menjadi Executive Chef di hotel berbintang,” sambung Yudi.
Ia menambahkan bahwa asosiasi ini terbentuk atas dasar kepedulian, tanpa bermaksud mengubah arah kebijakan yang telah ditetapkan pemerintah dan penyelenggara MBG.
“Kami berharap buat Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) ibu Nanik S. Deyang, untuk melibatkanlah orang-orang yang memang profesional di bidang MBG. Karena kalau tidak dilibatkan tidak akan mungkin bisa berjalan. Kita memitigasi, bukan mencari solusi,” tuturnya.
Menurut pengamatan Yudi, pendekatan yang selama ini diterapkan lebih bersifat reaktif. Artinya, aturan baru dibuat hanya setelah muncul masalah, bukan sebagai upaya pencegahan sejak dini.
“Jadi yang terjadi oleh sekarang MBG itu mencari solusi. Saran saya dan asosiasi, tolong libatkan orang-orang yang profesional. Walau kita tidak dilibatkan menjadi struktur di MBG minimal kita punya keleluasaan untuk melakukan inspeksi atau penataan ulang terkait menu,” terang Yudi.
Ia memberi gambaran, penyusunan menu harus disesuaikan agar dapat diolah dengan baik dan diterima oleh anak-anak penerima manfaat. Hal ini berbeda dengan penyajian makanan bagi orang sakit, sehingga membutuhkan pendekatan yang tepat untuk generasi penerus bangsa.
“Program MBG pada awalnya, saya menilai dipaksakan tapi tidak bisa memitigasi. Karena yang terjadi sekarang adalah anomali dulu baru solusi. Pihak MBG seharusnya lebih terbuka matanya dan pemikirannya, agar program ini tidak di punishment oleh masyarakat Indonesia sebagai program yang buruk,” ungkapnya.
Pada kesempatan yang sama, Agam Leo Pratama, yang juga dikenal sebagai Chef Dipsit, menyampaikan pandangannya bahwa penyelenggara MBG sebaiknya lebih banyak mendengarkan masukan dari tenaga ahli di bidang pengolahan makanan.
“Dapur adalah tempat kita sehari-hari hidup. Kita mengkolaborasikan tujuan awal MBG untuk memperbaiki stunting. Kita kasih masukan apa salahnya. Apalagi kita sudah berkecimpung di dunia Chef sudah cukup lama,” ujar Agam.
Secara objektif ia menilai bahwa sistem pengelolaan program MBG saat ini masih memerlukan penyempurnaan di berbagai aspek.
“Selama ini masyarakat hanya menilai MBG kejelekannya saja. Sedangkan yang bagusnya kurang dilihat. Nah, ini yang akan kita terus dorong untuk maju. Bagaimana KAMI berpihak kepada masyarakat,” katanya.
Sebagai upaya perbaikan, KAMI juga berencana melibatkan pelaku usaha mikro dan petani lokal agar lebih terlibat dalam rantai pasokan bahan baku.
“Kami bakal melibatkan petani langsung. Bukan ngambil dari tengkulak. Karena setiap petani dan UMKM itu bebas, Jangan mau disetir oleh daerah seperti Bumdes,” jelasnya.
Agam menyadari bahwa selama ini banyak keluhan dari masyarakat yang merasa program ini belum memberikan manfaat nyata bagi petani dan pengusaha lokal.
“Keresahan itu nantinya akan kita evaluasi, kita pelajari, lalu kita ajukan cara yang terbaik untuk permasalahan ini,” bebernya.
“Kalau dari dapur SPPG kami langsung bertransaksi kepada petaninya, lebih adil dan kesejahteraan mereka meningkat serta lebih fair, tanpa perantara,” tambah Agam.
Selain itu, fokus utama KAMI adalah memperbaiki seluruh aspek pelayanan, mulai dari kualitas bahan, proses pengolahan, hingga penyaluran makanan agar tetap aman dan bernutrisi tinggi.
“Kita berprinsip keamanan pangan menyajikan makanan yang sehat dalam pengolahannya dan bisa dinikmati. Masyarakat juga harus tahu bahwa makanan beracun itu diolah dengan cara yang salah,” tuturnya.
Ia menyebutkan bahwa kesalahan dalam pengolahan biasanya terjadi karena tidak mengikuti prosedur baku dan kurang memahami manajemen waktu memasak.
“Nah, ini yang bakal kita sosialisasikan kepada kawan-kawan disetiap dapur SPPG. Bagaimana caranya menciptakan makanan yang aman dalam penanganan serta pengolahan bahan makanannya sesuai dengan juknis dan HACCP,” kata dia.
Agam pun berharap agar pimpinan BGN selaku pembina program MBG bersedia mendengarkan usulan dan masukan dari para praktisi di lapangan.
“Ya, tata kelola yang baik tidak hanya menguntungkan pihak-pihak tertentu saja. Namun kita akan merubah kembali narasi masyarakat yang menyebut program bisnis menjadi program strategis nasional,” tegas Agam.
Meski baru terbentuk dan berkembang secara bertahap, KAMI telah menyusun rencana kerja yang matang. Organisasi ini pun berharap dapat berkomunikasi langsung dengan pimpinan tertinggi BGN untuk menyampaikan gagasan-gagasan perbaikan.
“Kami ingin bertemu dan diskusi, jika kepala BGN tidak keberatan untuk bertanya dan menerima masukan dari kita. Bagaimana langkah yang terbaik dari pengolahan makanan sehat dan aman mencakup standar hygiene, sanitasi, dan gizi seimbang,” tutup Agam. (Ivan/Mai)
